Articles by "infrastruktur"
Tampilkan postingan dengan label infrastruktur. Tampilkan semua postingan
Portal Berita Terkini

 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo berencana mengundang gubernur seluruh Indonesia.

Menurut Tjahjo, bersama gubernur, Presiden ingin membahas sejumlah persoalan, salah satunya terkait pungutan liar atau pungli.
"Saya kira itu arahnya (pungli). Hanya mengingatkan kembali karena gubernur sebagai tangan kanan presiden di daerah harus melaksanakan arahan presiden," kata Tjahjo di kompleks Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
(Baca: Komitmen Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah)
Menurut Tjaho, dalam rapat tersebut Presiden Jokowi juga akan membahas percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, juga dibahas skala prioritas dan sinergitas antardaerah. Tjahjo mencontohkan dialog dirinya dengan kepala daerah di Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.
Dialog dengan banyak kepala daerah itu, lanjut Tjahjo, merupakan bagian dari sinergitas pembangunan.
"Supaya tiap membangun daerah itu terkait dengan apa yang dibangun dengan daerah tingkat I dan tingkat II. DKI Jakarta kalau mau atasi banjir, macet, ya bahas dengan tetangga, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor," ucap Tjahjo.
(Baca: Lakukan Pungli, 7 Oknum Polisi di Sumut Ditahan)
Terkait Pungli, Menurut Tjaho, Presiden rutin mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN).
"Termasuk laporan dari pembantunya di pusat. Mungkin ada laporan rutin dari BIN karena BIN akan perkuat intelijen di bidang ekonomi," ujar Tjahjo.

Portal Berita Terkini
Direktur Eksekutif Nasional Wahana lingkungan hidup Nur Hidayati mengkritik pembangunan infrastruktur besar-besaran di era Presiden Joko Widodo.

Ia menilai strategi Jokowi membangun sebanyak-banyaknya infrastuktur mirip era kepemimpinan di Orde Baru.
"Menumpukkan infrastruktur untuk strategi ekonomi itu mirip zaman Soeharto. Ini dampaknya besar," kata Nur Hidayati dalam jumpa pers di Kantor Walhi, Jakarta, (20/11/2016).
Dampak pertama, lanjut dia, adalah menumpuknya utang luar negeri yang nantinya akan ditanggung oleh generasi selanjutnya.
Kedua, pembangunan infrastruktur juga akan berdampak buruk bagi lingkungan hingga masyarakat.
Nur lalu mencontohkan penggusuran pemukiman warga dan persawahan di Sukamulya, Majalengka, untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat.
Ia menyebut pembangunan tersebut sudah membuat konflik agraria antara negara dengan masyarakat.
Tak jarang, aparat menggunakan cara represif kepada warga. Padahal, Nur Hidayati menilai pembangunan bandara itu tidak akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
"Ini bukan hanya soal pembangunan bandara tapi akan ada developer yang diuntungkan, dengan pembangunan kota-kota baru di sekitarnya. Jadi ini untuk kepentingan umum atau developer?" ucap dia.
Portal Berita Terkini

PricewaterhouseCoopers (PwC), sebuah lembaga konsultan asing merilis laporan perkembangan infrastruktur di Indonesia, dan regional Asia-Pasifik. Hasilnya, investasi infrastruktur di Indonesia masih dianggap menarik.
Technical Advisor PwC Indonesia Julian Smith mengatakan, pertumbuhan belanja infrastruktur global dan di Asia diperkirakan melambat pada 2016 ini lantaran pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami moderasi, utamanya dari China.
Smith menyampaikan, PwC memang belum memperbaharui ramalan untuk Indonesia, namun pertumbuhan belanja infrastruktur di Asia-Pasifik diperkirakan akan mencapai 3,4 persen tahun ini. Nominalnya diperkirakan mencapai 2.217 miliar dollar AS.
“Ini berarti kepentingan Indonesia di pasar infrastruktur Asia-Pasifik juga meningkat. Jadi, seiring dengan fokus pemerintah, Indonesia adalah pasar infrastruktur perusahaan internasional yang tidak boleh diabaikan,” kata Smith di Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Dalam paparannya, Smith memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar sektor-sektor infrastruktur Indonesia makin banyak dilirik oleh investor.
Di sektor pertambangan, Smith mengatakan, pemerintah Indonesia harus mengembangkan strategi dan mendorong rencana induk hilirisasi.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan rencana untuk infrastruktur pendukung pertambangan termasuk pelabuhan, kereta api, jalan, dan listrik.
“Pemerintah perlu menyederhanakan proses investasi, sehingga bisa bersaing dengan negara lain,” kata Smith.
Di sektor minyak dan gas (migas), Smith menyarankan pemerintah mengubah alokasi risiko antara negara dan investor. Hal ini akan menarik bagi pengembangan proyek kilang minyak dan jaringan gas.
Smith juga menyarankan regulasi yang lebih jelas untuk investasi di sektor kelistrkan dan air. Sementara itu, di sektor jalan, pemerintah Indonesia bisa memperbanyak skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan skema pendanaan availability-payment.
Adapun untuk sektor kereta api, pelabuhan, dan bandara, Smith merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan.
Di sektor telekomunikasi, regulasi masih harus diperjelas seperti untuk penempatan serat (fiber) dan pembangunan menara (tower).
“Di sektor kesehatan pemerintah harus mendorong investor swasta dengan mengembangkan percontohan model KPBU, ditambah aturan yang lebih jelas tentang bagaimana lembaga kontraktor dapat berkomitmen untuk kontrak tahun jamak,” ucap Smith.
Portal Berita Terkini

Aktivis Papua Merdeka Filep Karma mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Papua sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup pesat.

Namun ia mengklaim bahwa masyarakat papua tidak membutuhkan infrastruktur.
"Kami tidak butuh Infrastruktur. Kami enggak minta jalan, kami jalan kaki pun enggak apa-apa," kata Filep di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Felip yang pernah ditahan karena mengibarkan bendera separatis ini justru menuding infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi bukan ditujukan untuk rakyat papua, melainkan hanya untuk kepentingan investor.
(Baca: Mantan Tapol Papua Tantang Pemerintah Buat Referendum)
Bahkan ia menengarai infrastruktur seperti pembangunan jalan dan bandara dibuat untuk memudahkan operasi militer.
"Ini memudahkan untuk operasi militer. Jadi ada operasi cepat," kata dia.
Felip mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah jaminan keamanan dan jaminan kebebasan berekspresi serta menyatakan pendapat.
Namun sayangnya, kata Felip, itu kerap dibungkam aparat. Ia mengklaim, sebenarnya banyak aktivis Papua yang menolak kedatangan Jokowi di Bumi Cendrawasih itu.
Namun suara mereka dibungkam aparat. Akibatnya, kesan yang muncul, Jokowi selalu mendapatkan sambutan antusias warga ketika mendatangi Papua.
"Padahal itu sudah dikondisikan. Jadi yang mau aksi demo itu sudah diblokir," kata Filep.
(Baca: Menhub: Jokowi Beri Solusi Papua yang Selama Ini Menderita, Masyarakat Histeris)
Filep pun menantang pemerintah untuk melakukan referendum. Dengan referendum, masyarakat bisa memilih apakah ingin tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau merdeka dan menjadi negara sendiri.
Jika memang mayoritas masyarakat Papua menginginkan tetap di NKRI, maka ia bersama aktivis Papua merdeka lainnya berjanji akan menerima keputusan tersebut.
Tidak akan lagi ada tuntunan untuk membuat Papua merdeka dan terpisah dari NKRI.
Portal Berita Terkini
Harapan Palsu - Lemahnya pengawasan dilapangan, disebabkan kurang baiknya menejemen di PDAM selama ini. Kemampuan sumber daya manusia juga terbatas, akibatnya hingga kini perusahaan daerah yang sudah cukup tua itu belum mandiri, masih terus disubsidi oleh Pemko Banda Aceh. Kondisi ini, karena menejemen di PDAM juga kurang baik, sehingga persoalan pencuri air dan kebocoran yang luar biasa terus terjadi.




Meski jaringan air sudah pernah dibenahi dengan pemasangan pipa baru pada masa rehab/rekon pascatsunami oleh BRR sekitar enam tahun lalu, jaringan air dalam kota masih semraut dan banyak masalah. Jaringan yang ada sekarang terjadi tumpang tindih, antara pipa lama dengan pipa baru.

Selain, pencurian air dan kebocoran yang luar biasa, tempat penampungan air yang ada sekarang sudah tidak memadai lagi. Kedepan PDAM Tirta Daroy harus membangun yang baru yang lebih besar, sehingga setiap waktu suplay air ke pelanggan cukup.


Pembenahan secara menyeluruh di PDAM sangat penting, sehingga di tahun-tahun mendatang keberadaan perusahaan daerah tersebut tidak membebani lagi APBK Banda Aceh. Kedepan manajemen PDAM harus jauh lebih baik dan dalam pengelolaan keuangannya juga harus transparan. Jadi harus open semua, jangan ada yang ditutup-tutupi. (/xmod)
Portal Berita Terkini
Harapan Palsu - Pasca 2 perhelatan akbar di Banda Aceh, yakni hari jadinya ke 811 dan tuan rumah bagi Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), juga Festival Kopi, saya terkadang menggunakan waktu senggang untuk melihat wajah kota. Baik sepulang kantor atau sekedar jalan pagi. menggunakan rute berbeda. Berhubung, walau telah lama di Banda, saya tak tau persis kondisi kota di setiap jengkalnya. Karena aktivitas saat ini hanya 3, kampus, kantor dan (sesekali) ke Radio.

Sebenarnya, ambil waktu senggang mengelilingi kota pernah saya lakukan, sebelum proyek-proyek tersebut dimulai. Fly over, Underpass, dan lainnya. Kota nya indah, bahkan tergolong Green City. Tapi, semenjak proyek dilakukan, wajah kota menjadi lusuh. Berdebu. Semaraut di beberapa sudut. Komplit, jika cuaca terik. Tanpa awan, gerimis apa lagi hujan.

Saya menyadari bahwa selaku Ibu Kota Provinsi, kota Banda menjadi magnet utama warga Aceh untuk datang. Dengan berbagai tujuan, mengadu nasib, studi, dan lain hal. Maka tak salah, jika kian tahun, pertambahan penduduk di Banda Aceh bertambah. Volume kendaraan bertambah. Macet? Barang pasti. Dan ini salah satu alasan kuat Pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh untuk memulai proyek yang totalnya hingga triliunan rupiah.

Sempat berfikir, sampai kapan ketidaknyaman kota berakhir? Pertanyaan ini membawa saya untuk mencari tau akan proyek yang sedang dilakukan. Baik melalui media online maupun situs resmi pemerintah

Fly Over Sp. Surabaya
Proyek ini adalah proyek yang paling satir diberitakan. Seingat saya, mulai dari tahun 2013 desas desus pembangunannya menyeruak. Namun sempat hilang isu tersebut. Ada yang mengatakan, "itu cuma wacana, tak terealisasi" atau hal senada. Tapi, itu semua terbantahkan ketika pengosongan salah satu toko Asecoris Handphone di Sp. Surabaya dilakukan. Ditambah dengan mulainya besi-besi, seng dan pekerja ala kontraktor, dengan baju berles hijau/orange, plus helm wara-wiri. Ternyata, proyek Fly Over mulai dikerjakan.

Pembangunan Fly Over telah dipercayakan kepada PT Jaya Konstruksi dan PT Brantas Abi Praya oleh Pemerintah Aceh. Dimana, Proyek Multiyears tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 250 miliar yang berasal dari APBN. Fly Over nantinya akan memiliki panjang 850,954 meter dengan lebar 17,5 meter yang terbagi dalam 8 bentang. Pembangunan ini juga telah dilaksanakan tahun 2015 serta ditargetkan selesai pada tahun 2017.

Saya kembali berfikir, mengapa Simpang Surabaya menjadi sasaran. Toh, Sp. Lamprit dan Sp. Jambotape juga padat?

Ternyata, pemilihan Sp. Surabaya dikarenakan simpang ini merupakan titik penting dalam sistem jaringan jalan Kota Banda Aceh (primer jaringan jalan). Ditambah dengan lalu lintas padat merayap, maka Fly Over (dinilai) mutlak dilakukan.


Efek Pembangunan
Beberapa waktu lalu, sekitar bulan Maret, banyak keluhan dari masyarakat. Seperti air PDAM yang tersendat (putus) dan pemadaman listrik (khususnya) wilayah Sp. Surabaya dan sekitar pembangunan Fly Over. Gangguan ini terjadi karena pemindahan fasilitas-fasilitas umum tersebut agar memudahkan pembangunan. Selain itu, jalan yang menyempit menyebabkan kemacetan di jam-jam sibuk (pagi - siang - sore). Ditambah dengan debu, menjadikan wilayah ini amat tak nyaman jika kita melewatinya.

Walau pihak penanganan proyek berkerjasama dengan instansi terkait mengimbau agar masyarakat menghindari penggunaan jalan seputar simpang Surabaya, tetapi warga tetap menggunakannya. Mungkin malas mutar ke jalan lain. Jauh.

Under Pass Sp. Beurawe (Jalan Bawah Tanah)
Jika kita berjalan dari arah Lambhuk atau Jambotape ke arah Sp. Surabaya, maka ketidaknyaman dalam berkendaraan lebih dahulu kita jumpai. Mengingat, proyek Under Pass (jalan bawah tanah) sedang dilakukan sejak tahun 2015. Proyek ini sepaket dengan Fly Over. Tujuannya juga sama, menghindari kemacetan. Untuk memudahkan pembangunan, maka Jalan T. Hamzah Bendahara, menuju Jembatan Beurawe dilakukan penutupan sejak pertengahan April lalu. Penutupan tepatnya dimulai dari depan Hotel Diana hingga Jembatan Beurawe.


Proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2017 ini akan menghubungkan Beurawe - Kuta Alam (melalui bawah tanah), sehingga pengendara dari arah Ulee Kareng menuju Kuta Alam tidak perlu memutar, baik melalui Jalan memutar di Sp. Surabaya atau memutar di depan Bank Aceh capek. Beurawe. Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2015 dan memiliki panjang 200 meter.

Efek Pembangunan
Jika jam sibuk tiba, maka penutupan salah satu sisi Jembatan dua arah Beurawe dari arah Sp. Surabaya ke arah Sp. Jambotape menyebabkan jalan sempit. berujung pada kemacetan yang luar biasa.

Tidak hanya Fly Over dan Underpass, pembangunan item-item di Mesjid Raya Baiturrahman, BMEC dan jembatan Lamnyong - Krueng Cut juga berkontribusi menjadikan wajah Banda tak Indah. Semuanya dibangun ditahun yang sama, 2015.

Pembangunan Mesjid Raya Baiturrahman
Sempat terjadi kontroversi terhadap pembangunan mesjid kebanggaan warga Aceh. Terutama tidak akan ada lagi ruang terbuka hijau dan ditebangnya pohon Geulumpang atau pohon Kohler. Pohon yang menjadi saksi akan kematian Mayor Jend. Johan Harmen R. Kohler.

Terlepas dari kontroversi di atas, yang pasti pembangunan berupa parkir bawah tanah, tempat wudhuk, lantai marmer dari Italia hingga pemasangan 12 payung ala Madinah sedang dilakukan dan direncanakan akhir Juni 2017 semuanya terselesaikan. Oya, pengerjaan ini di percayakan kepada PT Waskita Karya. Pembangunan dan perluasan kawasan masjid Raya seutuhnya menggunakan APBA yang berjumlah lebih dari Rp. 300 Miliar, dari total keseluruhan Rp. 1,4 triliun.


Banda Aceh Madani Education Centre (BMEC)
Sempat bertanya-tanya, apa yang dibangun pemerintah dibekas lahan STM Lampineung. Tepatnya depan kantor Gubernur Aceh. Dan ternyata, Pemko Banda Aceh sedang membangun Banda Aceh Madani Education Centre (BMEC). Kelak, BMEC yang dibangun secara bertahap dengan gaya modern kontemporer akan menjadi icon baru Kota Madani. Adapun tahap awal dilakukan pembangunan Convention Center yang ditargetkan selesai tahun 2017. Selain Convention Center, BMEC direncanakan menjadi bangunan dengan fasilitas sarana dan prasarana lengkap, seperti penginapan peserta pelatihan, ecopark dan fasilitas yang dapat menampung 4.000 orang.


Memaksimalkan lahan bekas STM Lampineung dengan luas 7,2 ha melalui konsep greening the city
Menjadikan BMEC sebagai kawasan dengan lingkungan nyaman, kondusif dan edukatif. Juga untuk menciptakan kualitas daya manusia yang baik serta mendorong percepatan perputaran ekonomi di Banda Aceh.

Adapun dana yang dibutuhkan (secara keseluruhan) mencapai Rp. 823,49 miliar. Sedangkan tahap awal membutuhkan dana sebesar Rp. 20 miliar. Pelaksanaan poryek ini dilakukan oleh PT Usaha Sejahtera Manikam.

Efek Pembangunan
Jika kalian melewati kawasan ini, harap hati-hati, karena pada belokan ke arah Lamprit dari Lampineung, akan ada lobang di jalan, efek dari keluar masuknya mobil berat, panjang dan lebar.

Pembangunan Jembatan Lamnyong dan Krueng CutTidak hanya di jam sibuk, jembatan ini memiliki jadwal macet musiman. Yakni saat penerimaan mahasiswa baru dan wisuda. Maklum, dua universitas ternama di seberang jembatan, UIN Ar-Raniry dan Unsyiah.

Sebenarnya pemerintah telah melakukan antisipasi kemacetan, dengan cara menyekat jembatan (bagian tengah) yang melintasi Krueng Aceh. Bisa dikatakan berhasil, tapi macet tetap saja terjadi. Oleh karenanya, penambahan jembatan Lamnyong mesti dilakukan. Begitu juga jembatan Krueng Cut, dikarenakan sempit.

Pengerjaan proyek jembatan Lamnyong dipercayakan kepada PT Waskita dengan menggunakan APBN 2015-2016. Jumlah dananya juga tak main-main, yaitu 89,202 Miliar. Sedangkan pelebaran jembatan Krueng Cut dipercayakan kepada PT Adhy Karya dengan dana 71,985 Miliar dari APBN 2015-2016.


Efek pembangunan
Ada beberapa kali saya melintas jembatan Lamnyong dan Krueng Cut. Alhamdulillah lancar. Hanya saja bagi yang menjadikan daerah ini spot memancing, harus rela berganti tempat. Kita juga mesti hati-hati, karena kendaraan besar dan lebar senantiasa melintas.


Ketidaknyamanan ini menjadi konsumsi warga hingga penghujung 2017. Mari kita do'akan agar tidak ada mark-up dan proyek-proyek raksasa tersebut selesai sesuai target. Maka siap-siaplah, wajah Kota Banda Aceh berubah semakin eksotis dan (tentu) nyaman. (/xmod)
Portal Berita Terkini

Harapan Palsu - Lemahnya pengawasan dilapangan, disebabkan kurang baiknya manajemen PDAM Kota Banda Aceh selama ini. Kemampuan sumber daya manusia juga terbatas, akibatnya hingga saat ini perusahaan daerah yang cukup tua itu belum bisa mandiri.

Dan ini juga disampaikan juga oleh salah satu warga melalu akun facebooknya, menurut Lukman Age bahwasannya Pemerintah Kota Banda Aceh harusnya belajar dari Pemerintahan Kota London dalam pengurusan saluran air.

"Pemerintah kota London setiap tahun mengurus 1 milyar penumpang yang menggunakan kereta api bawah tanah sebagai sarana transportasi utama. Di jalur yang paling sibuknya di Northern 850.000 orang per hari berseliwer dibawah tanah dengan menggunakan 91 kereta. Di Banda Aceh, cuma urus beberapa batang pipa dibawah tanah untuk alirkan air saja gak beres. Tapi walikota nya tetap mau calonkan diri lagi, studi banding entah kemana-mana udah. #efekangkatjerigen#", kata Lukman Age melalui Akun facebooknya.

Postingan yang disampaikan oleh Lukman Age juga menjadi perdebatan di media sosial, ada yang tertawa lucu dan ada juga yang memberikan pedapatnya tentang status yang di lontarkan oleh saudara Lukman Age

Sejak berita ini diterbitkan, sudah 117 orang menyukai dan membagian status ini.(/smod)



Portal Berita Terkini
Harapan Palsu- Pengembangan Objek wisata di Banda Aceh sekedar proyek gagah-gagahan. Tidak sedikit paket wisata yang lenyap setelah diluncurkan.

Pasca Tsunami, Pemko Banda Aceh gencar menggodok proses rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa sektor dalam kota Banda Aceh, tidak terkecuali wahana baru bidang pariwisata. Berbagai macam wahana wisata dikembangkan oleh Pemko Banda Aceh, namun sayang niat baik membenahi kota itu berujung sia sia. Alhasil pengoperasian produk wisata hanya berjalan sesaat lalu menghilang seiring perjalanan waktu.

Program Objek Wisata Banda Aceh yang Gagal

Awal Februari 2016, beberapa masyarakat Kota Banda Aceh dihebohkan dengan peluncuran wahan air bertema Basket Fishing di dermaga Ulee Lheue, Meuraxa, Banda Aceh. Peluncuran yang dihadiri Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Jamal itu santer dipublikasikan sejumlah media lokal.

Usai pelunculran, objek wisata baru mulai dikelola oleh nelayan wilayah Meuraxa di bawah ‘komando’ Panglima Laot. Setiap wisatawan diberi kesempatan untuk memancing di dalam boat yang disediakan sembari menikmati keindahan panorama pantai Ulee Lheue. Untuk memesannya, per orang harus merogoh kocek Rp50 ribu. Menurut warga setempat, penghasilan yang diperoleh para nelayan dari jasa sewa boat untuk kegiatan itu meningkat drastis. Sekilas, buah kerjasama yang difasilitasi komunitas ‘penggenjot’ laju rekontruksi (CoMU) antara Kota Banda Aceh dan Kota Higashimatsushima, Jepang itu sudah menunjukkan hasil.

Sayangnya, program yang telah dirintis sejak 2014 oleh beberapa nelayan terlatih tersebut hanya berjalan sesaat. Baru beberapa bulan usai di-launching, denyut aktivitas wisata pancing itu kian meredup. Bahkan, akhir-akhir ini, wisata yang terletak di belakang Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) itu kerap tidak beroperasi.

Tidak jauh beda dengan Projek Wisata yang lainnya, yaitu Water Front City Gagal. Program yang digagas oleh Alm Mawardy Nurdin saat menjabat sebagai Walikota Banda Aceh bernasib lebih parah. meski sudah digembar-gemborkan, progam Water Front City Kota Banda Aceh tak kunjung direalisasikan.

Alm. Mawardy pernah menyampaikan rencana pembangunan wahana transportasi sungai itu dalam peresmian pembersiahan dan pengerukan Krung Aceh yang di hadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI, Mohammad Hasan. Saat itu, beliau menuturkan program Water Front City segera diwujudkan setelah pengerokan sungai selesai dilakukan.


Pembangunan Water Front City itu bertujuan untuk mendayagunakan Krueng Aceh serta anak sungai sebagi jalur transportasi air. Sehingga, ke depannya baik masyarakat maupun turis yang bertandang ke Banda Aceh dapat menikmati objek wisata berbasis transportasi air. Namun, hingga saat ini Program pemberdayaan transportasi air ini gagal diwujudkan.(/smod)
Portal Berita Terkini
harapanpalsu.com - Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah akan menggunakan skema Limited Concession Scheme (LCS), dengan membuka peluang bagi swasta untuk sama-sama menggarap proyek infrastruktur.
Menurutnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta bisa menjadi pilot project yang ideal untuk penerapan LCS pertama di Indonesia. Untuk itu, pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji skema ini.
"Kalau dibanding negara lain, pendapatan per kapita masih rendah. Ini ada ruang untuk diimprove, karena ini yang besar. Kalau dikerjasamakan dengan swasta pasti uangnya besar. Hanya Kemenhub minta kaji dulu yang lain, ini kita kaji dan sampaikan ke Menhub. Ini kan hal baru, kita sangat percaya diri," kata Wahyu di Jakarta, Kamis (17/11).
Menurut Airport Council International (ACI), Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia. Sehingga, diperlukan modal investasi yang signifikan untuk mengembangkan runway 3 dan renovasi terminal 1 dan 2.
"Bandara Soekarno-Hatta masih tertinggal di antara pesaing regional dalam hal pendapatan per penumpang terlepas dari jumlah penumpang yang hampir sama. Salah satunya tertinggal dalam margin operasional," imbuhnya.
Dia meyakini, dengan diterapkannya skema ini akan ada banyak operator tingkat dunia yang mampu mengembangkan rute baru dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar bandara yang berada pada urutan atas.

Portal Berita Terkini
ACEH UTARA - Calon Gubernur Aceh dari Partai Aceh (PA), H. Muzakir Manaf mengatakan angka pengangguran di Aceh semakin meningkat. Ia pun berjanji akan menghapus pengangguran jika terpilih jadi Gubernur Aceh 2017-2022 mendatang.
"Kami dari PA siap menghapus pengangguran di Aceh," demikian disampaikan pria yang akrab disapa Mualem, dihadapan ribuan masyarakat pada acara deklarasi Partai Aceh Wilayah Samudera Pase, di lapangan Bola kaki Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Kamis (17/11/2016) sore.
Sementara itu Ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh (KPA/PA) wilayah Pasee Tgk. Zulkarnaini mengharapkan kepada masyarakat untuk memberikan dukunganya kepada PA.
"Hari ini saya minta tolong kepada masyarakat semua pada hari-H pemilu untuk memilih Mualem-T.A. Khalid. Kemudian untuk Aceh Utara pilihlah Cek Mad-Sidom Peng dan untuk Lhokseumawe yaitu Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad," kata Tgk. Zulkarnaini dalam orasinya.
Acara deklarasi akbar Partai Aceh mendapat dukungan oleh para ulama Aceh diantaranya, Tgk. H. Muhammad Amin (Abu Tumin), Abu Matang Peureulak, Abu Kuta Krueng.
"Kehadiran kami disini mendukung penuh kepada paslon dari PA," kata Abu Tumin, sebelum mempeusijuk para paslon.
Abu berpesan kepada para paslon jika terpilih bisa amanah sesuai yang menjadi harapan agama, bangsa dan masyarakat Aceh. Abu juga mengharapkan kepada tim pemenangan PA dalam berkampanye untuk tidak membangkitkan sentimen pribadi kepada masyarakat lain dan diminta untuk selalu menjaga keamanan yang kondusif.

"Kalau mereka melanggar maklumat ini, laporkan kepada saya," tutup Abu Tumin. [Pin]